DETIKDATA.COM, KUPANG — Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kupang, Jacson Marcus, mengimbau masyarakat untuk tidak terburu-buru menghakimi (memvonis, red), pihak mana pun terkait polemik pemberhentian empat pegawai Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Cabang GMNI Cabang Kupang kepada media ini melalui rilisnya, Minggu, 17/05/2026.
“Kami menghimbau agar publik tidak memvonis siapa yang salah dan siapa yang benar sembari menunggu klarifikasi resmi, baik dari pihak KONI maupun pegawai yang dipecat,” tulis Jacson.
Menurut Ketua GMNI, kasus pemberhentian tersebut tengah menjadi sorotan dan memicu simpati publik. Hal ini dikarenakan keempat pegawai yang diberhentikan tersebut diketahui telah mengabdi dalam kurun waktu yang cukup lama di lembaga olahraga tersebut.
Jacson menegaskan bahwa keputusan pemecatan harus didasarkan pada aturan internal organisasi yang jelas serta hasil penilaian kinerja yang objektif. Ia memperingatkan, jika kebijakan tersebut terbukti melanggar prosedur internal, maka pemulihan hak-hak para pegawai harus segera dilakukan.
“Jika tidak didasarkan pada ketentuan internal yang jelas dan penilaian terhadap kinerja, maka saya meminta agar hak empat pegawai tersebut dipulihkan kembali,” tegasnya.
Namun di sisi lain, Jacson menilai kebijakan tersebut masih dapat dimaklumi apabila tujuannya murni demi penyegaran organisasi. Terlebih lagi, NTT tengah bersiap menghadapi agenda olahraga nasional yang besar dalam beberapa tahun ke depan.
“Hemat saya, jika pemecatan tersebut dilakukan dengan tujuan revitalisasi dan restrukturisasi dalam rangka konsolidasi internal, maka hal tersebut masih dapat dibenarkan. Apalagi di tahun 2028, NTT akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON). Konsolidasi untuk memperkuat struktur organisasi agar tetap solid sangat perlu dilakukan,” jelas Jacson.
Menutup pernyataannya, GMNI Kupang berharap agar semua pihak yang berkepentingan tidak memanfaatkan situasi ini untuk menggiring opini publik secara liar. Menurutnya, kegaduhan informasi dikhawatirkan dapat memengaruhi penilaian dari KONI Pusat terhadap kesiapan NTT sebagai tuan rumah PON 2028.
