DETIKDATA.COM, JAKARTA – Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menetapkan status kekeringan di NTT sebagai prioritas nasional. Langkah diplomasi ini dilakukan guna menyelamatkan warga kepulauan yang kini terkepung multi-bencana.
Hal tersebut disampaikan langsung Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Winston Neil Rondo, saat memimpin legislatif di Graha BNPB, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Wakil ketua Komisi V menuntut pemerintah pusat afirmasi khusus bagi NTT yang saat ini dihantam kekeringan ekstrem dan ancaman krisis pangan.
“Kami datang membawa kegelisahan masyarakat kepulauan. NTT hari ini bukan sekadar daerah rawan bencana biasa, melainkan wilayah multi-bencana yang butuh pendekatan khusus, bukan prosedur standar yang lambat,” tegas Winston saat diterima Direktur Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi BNPB, Nelwan Harahap.
Winston menjelaskan, kekeringan di NTT telah bergeser menjadi ancaman kemanusiaan yang serius. Dampak di lapangan mulai meluas, meliputi kematian hewan ternak, gagal panen massal, hingga meningkatnya beban rumah tangga miskin yang harus mencari air bersih hingga radius berkilo-kilometer.
Sebagai solusi konkret jangka pendek, Komisi V mendesak BNPB mengucurkan bantuan infrastruktur darurat. Kebutuhan mendesak tersebut meliputi armada mobil tangki air, pembangunan sumur bor, pengadaan tandon desa, serta penguatan sistem peringatan dini kekeringan.
Merespons desakan tersebut, Direktur BNPB Nelwan Harahap meminta pemerintah daerah di NTT segera menetapkan status darurat bencana kekeringan secara menyeluruh. Legalitas status ini menjadi kunci utama agar anggaran dan dukungan logistik dari pusat dapat segera dicairkan.
“Jangan tunggu situasi menjadi sangat serius baru merespons karena akan sangat terlambat. Segera terbitkan status bencana, susun rencana operasi, dan ajukan celah kebutuhannya ke BNPB,” ujar Nelwan.
Di sisi lain, BNPB juga menyoroti kendala eksekusi lahan di daerah yang menghambat proses relokasi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. Nelwan menegaskan, jika masalah lahan tidak segera tuntas, BNPB mempertimbangkan opsi relokasi mandiri demi memutus ketidakpastian nasib pengungsi.
Pertemuan strategis ini ditutup dengan penegasan dari Komisi V DPRD NTT agar pemerintah pusat tidak tebang pilih dalam penanggulangan bencana di wilayah kepulauan.
“Jika negara ingin membangun sistem penanggulangan bencana yang adil, maka NTT harus mendapat perhatian sungguh-sungguh sebelum krisis ini berubah menjadi tragedi kemanusiaan yang lebih besar,” pungkas Winston.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Wakil Ketua Komisi V Agustinus Nahak serta anggota Komisi V Agustinus Bria Seran. Delegasi dewan didampingi Sekretaris BPBD Provinsi NTT Yohanis Taka Dosi dan Analis Keuangan Pusat dan Daerah BPBD Provinsi NTT Ketut Sadnyana Yasa.
