DETIKDATA.COM, KUPANG – Kelompok Aliansi Cipayung Plus Kota Kupang menyatakan penolakan tegas terhadap rencana peresmian Proyek Strategis Nasional (PSN) Tambak Garam di Kabupaten Rote Ndao. Sikap ini diambil lantaran pemerintah dinilai ingkar janji terkait realisasi kompensasi lahan milik warga setempat yang digunakan untuk proyek tersebut.
Aliansi mahasiswa yang terdiri dari PMII, HMI, GMNI, dan IMM ini menyoroti tanah seluas 11.590 meter persegi milik Christ B.M Johannis, S.H. Lahan sah tersebut mengantongi Sertifikat Hak Milik Nomor 24.15.10.02.1.00879 dan Surat Ukur Nomor 00885/Daurendale/2023, namun hingga kini belum menerima ganti rugi.
Ketua Koordinator Cipayung Plus Kota Kupang, Farqih Pradana Kusnun, menegaskan bahwa pemberian kompensasi merupakan kewajiban mutlak pemerintah. Apalagi, kesepakatan tersebut sebelumnya telah dikomunikasikan secara resmi oleh kedua belah pihak.
“Berdasarkan investigasi kami, pihak keluarga sebenarnya tidak keberatan lahan mereka digunakan untuk kepentingan umum. Sebelumnya mereka bahkan pernah menghibahkan tanah untuk puskesmas, sekolah, dan pasar. Namun ironisnya, untuk sekelas Proyek Strategis Nasional, pemerintah justru tidak menunjukkan iktikad baik,” tulis Farqih melalui rilisnya, Rabu, 20/05/2026.
Ia juga mengkritik pola pengadaan tanah oleh negara saat ini yang dinilai kerap merugikan rakyat kecil. Menurutnya, akuisisi tanah sepihak atas nama PSN merupakan wujud perampasan hak masyarakat secara sistematis yang tidak boleh dinormalisasi di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Merespons polemik yang berkembang, Cipayung Plus Kota Kupang mengeluarkan tiga tuntutan dan desakan utama kepada pemerintah pusat:
Tinjau Ulang Proyek: Mendesak Wakil Presiden RI yang dijadwalkan hadir di Kabupaten Rote untuk tidak meresmikan proyek, melainkan melakukan peninjauan langsung atas sengketa kompensasi lahan warga.
Ancam Boikot Kunjungan Kerja: Menolak kehadiran Wakil Presiden di Kota Kupang dan Kabupaten Rote Ndao jika kedatangannya tidak menyelesaikan konflik agraria serta tidak membawa dampak kesejahteraan bagi pemilik lahan.
Buka Ruang Dialog: Mendesak pemerintah segera membuka forum komunikasi transparan bersama seluruh pihak dan ahli waris pemilik lahan yang berkepentingan.
Aliansi mahasiswa terbesar di NTT ini menegaskan agar Wakil Presiden memberikan atensi khusus dan segera mencairkan dana ganti untung bagi pemilik lahan.
Jika peresmian PSN Tambak Garam tetap dipaksakan tanpa ada kejelasan hak warga, Cipayung Plus memastikan akan menggelar aksi penolakan besar-besaran saat kunjungan kerja Wapres di Kota Kupang.
