DETIKDATA.COM, KUPANG – Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara Nusa Tenggara Timur (BEMNUS NTT) mengeluarkan pernyataan sikap tegas menyusul penetapan tersangka dan penahanan Danki Brimob serta Kanit Paminal dalam kasus dugaan penyalahgunaan BBM subsidi jenis solar.
BEMNUS NTT mendesak Kapolri melalui Kapolda NTT untuk segera mencopot Komandan Satuan Brimob NTT dari jabatannya. Desakan ini muncul sebagai bentuk pertanggungjawaban komando atas tindakan bawahannya.
Demikian disampaikan Koordinator Daerah BEMNUS NTT, Andy Sanjaya, melalui rilis yang diterima media ini, Kamis (07/05/2026).
“Kami mendesak Kapolri untuk segera memeriksa dan menonaktifkan Dansat Brimob. Yang bersangkutan dinilai tidak becus mengurusi anggotanya. Dalam kesatuan Polri berlaku sistem satu komando, sehingga sangat penting untuk memeriksa pimpinan tertinggi di kesatuan tersebut,” tulis Andy.
BEM Nusantara NTT menduga adanya keterlibatan unsur pimpinan dalam perkara memalukan tersebut. Andy menekankan bahwa jabatan Danki merupakan posisi strategis yang memimpin pasukan dan menjaga disiplin satuan. Jika seorang perwira di tingkat Danki terlibat kriminalitas, hal itu menjadi preseden buruk bagi kesiapan operasional pasukan yang dipimpinnya.
Lebih lanjut, Andy meminta Kapolda NTT melakukan penyelidikan menyeluruh dan transparan. Ia menegaskan bahwa penyalahgunaan BBM subsidi adalah bentuk pengkhianatan terhadap hak masyarakat kecil demi kepentingan elite tertentu.
“Ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat bawah. Hak rakyat dipermainkan. Siapa pun yang terlibat, tanpa pandang bulu, harus ditindak tegas secara hukum,” tambahnya.
BEM Nusantara NTT berkomitmen akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Jika dalam beberapa hari ke depan tidak ada tindakan tegas atau progres yang signifikan dari pihak kepolisian, Andy menyatakan pihaknya siap turun ke jalan.
“Kami mengajak seluruh elemen Organisasi Kepemudaan (OKP) dan masyarakat NTT untuk mengawal persoalan ini. Jika tidak ada tindakan nyata, kami akan melakukan aksi massa demi memastikan penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih,” pungkasnya.
