Detikdata.com, SUMBA – Dugaan keberpihakan oknum aparat penegak hukum dan otoritas perlindungan tenaga kerja kembali mencuat di Nusa Tenggara Timur. Kanit Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Polda NTT, AKP Yohanes Balla, bersama Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTT, Suratmi Hamida, dilaporkan mendampingi seorang warga negara asing (WNA) berinisial Mr. Lau dalam rangkaian kunjungan di Pulau Sumba.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kegiatan yang berlangsung pada Jumat (27/2/2026) tersebut diduga kuat berkaitan dengan sosialisasi dan perekrutan Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk penempatan luar negeri. Rombongan terpantau mengunjungi sejumlah titik krusial, mulai dari rumah jabatan Bupati Sumba Barat Daya hingga menemui Kapolres Sumba Barat.
“Mereka mengunjungi rumah jabatan bupati. Setelah itu jumpa Kapolres Sumba Barat untuk sosialisasi perusahaannya Mr. Lau,” ungkap seorang sumber yang identitasnya dirahasiakan kepada Detikdata.
Dalam sebuah dokumentasi foto yang diperoleh redaksi, terlihat prosesi seremoni pengalungan kain adat menyambut rombongan tersebut di Rumah Jabatan Bupati Sumba Barat Daya. AKP Yohanes Balla (berbaju hitam) dan seorang pria bernama Adrian Masang yang disebut sebagai koordinator Mr. Lau terlihat dalam barisan tamu.
Sosok Mr. Lau diduga merupakan aktor di balik konsorsium perusahaan penempatan PMI yang beroperasi di wilayah NTT, termasuk PT Bhakti Unggul Sejahtera dan PT Java Olah Sumber Sukses. Perusahaan ini disinyalir memiliki koneksi kuat untuk penempatan tenaga kerja ke Malaysia.
Ironisnya, PT Bhakti Unggul Sejahtera pernah terseret dalam dugaan pelanggaran penempatan pekerja migran. Namun, kasus tersebut dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) oleh Polda NTT. Nama AKP Yohanes Balla mencuat sebagai penyidik yang menangani sekaligus menghentikan perkara perusahaan tersebut.
Selain isu maladministrasi, muncul dugaan eksploitasi di mana sejumlah pekerja asal Sumba dikabarkan tidak menerima upah selama bertahun-tahun saat bekerja di bawah naungan jaringan perusahaan ini.
Kehadiran pejabat berwenang dalam mendampingi pengusaha yang rekam jejaknya pernah bermasalah memicu tanda tanya besar. Pasalnya, Pulau Sumba merupakan salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan TPPO tertinggi di NTT.
Hingga berita ini dipublikasikan, AKP Yohanes Balla, Suratmi Hamida, maupun perwakilan PT Bhakti Unggul Sejahtera belum memberikan pernyataan resmi terkait urgensi pendampingan tersebut serta status hukum perusahaan saat ini. Redaksi masih terus berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keberimbangan informasi.
