DETIKDATA.COM, KUPANG – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, mendorong percepatan implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai langkah nyata memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini ditegaskannya saat memimpin rapat koordinasi bersama pimpinan Bank Himbara dan Bank NTT di Ruang Rapat Gubernur, Jumat (27/3/2026).
Gubernur Melki mengungkapkan bahwa permintaan masyarakat terhadap akses pembiayaan terus melonjak. Menurutnya, tingginya antusiasme ini menunjukkan geliat ekonomi masyarakat yang butuh didukung modal kerja agar produktivitas terus terjaga.
“Kami banyak menerima aspirasi dari masyarakat terkait akses KUR. Ini bukti kebutuhan modal usaha semakin tinggi. Kita harus merespons cepat agar pelaku UMKM bisa naik kelas,” ujar Melki di hadapan para pimpinan perbankan dan pejabat daerah yang hadir.
Dalam arahannya, ia menekankan bahwa KUR bukan sekadar program perbankan, melainkan instrumen strategis negara untuk hadir di tengah masyarakat. Terlebih, di tengah situasi ekonomi global yang belum stabil akibat konflik internasional, sektor UMKM dianggap sebagai bantalan ekonomi yang paling tangguh.
“Penyelamat ekonomi kita, baik dalam situasi normal maupun di tengah ketidakpastian global seperti sekarang, adalah sektor UMKM. KUR menjadi ‘napas’ bagi usaha-usaha ini agar tetap bertahan dan berkembang,” tegasnya.
Meski mendorong percepatan, Gubernur Melki mengingatkan agar sinergi antara pemerintah dan perbankan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential banking). Ia tidak ingin percepatan ini justru membebani perbankan dengan risiko kredit macet di masa depan.
“Perbankan tidak jalan sendiri, pemerintah mendampingi. Namun, skema pembiayaan tetap mengikuti mekanisme bank. Kita ingin masyarakat dapat modal, tapi kesehatan bank tetap terjaga,” tambahnya.
Selain masalah teknis penyaluran, Gubernur juga menyoroti pentingnya edukasi. Ia meminta dinas terkait dan pihak bank untuk lebih masif menyosialisasikan mekanisme KUR karena masih banyak pelaku usaha, khususnya di sektor pertanian dan peternakan, yang belum memahami prosedur pengajuan secara utuh.
Hadir dalam rapat tersebut sejumlah pejabat teras Pemprov NTT, di antaranya Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Yusuf Lery Rupidara, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Linus Lusi, Kepala Biro Perekonomian Selvi Nange, serta Kepala Badan Keuangan Daerah Benhard Menoh.
