DETIKDATA.COM, KUPANG – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) mendesak evaluasi total hingga penutupan sementara terhadap dua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).
Desakan ini mencuat setelah adanya laporan mengenai buruknya standar higienitas dan pengelolaan limbah di dua lokasi dapur yang diduga milik politisi Partai Gerindra. GMNI menilai, operasional dapur tersebut harus merujuk ketat pada standar kesehatan yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Ketua Bidang Kemaritiman DPP GMNI, Apri Amfotis,menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan anak-anak sekolah sebagai penerima manfaat tidak boleh dikorbankan demi kepentingan operasional semata.
“Kita tidak boleh main-main dengan apa yang dikonsumsi anak-anak kita. Jika dapur tersebut belum memenuhi standar layak, lebih baik dihentikan sekarang daripada membawa dampak buruk yang lebih luas,” ujar Apri melalui keterangan tertulisnya, Jumat (17/4/2026).
Menurut Apri, program MBG seharusnya menjadi solusi konkret dalam penanganan stunting di NTT, khususnya di wilayah perbatasan seperti TTU. Ia menyayangkan jika program nasional ini dikelola secara amatir dan justru abai terhadap masalah sanitasi.
“Keberadaan dapur ini bukan sekadar urusan operasional atau kepentingan politik, melainkan manifestasi negara dalam memuliakan hak dasar anak-anak di perbatasan. Kesehatan generasi penerus adalah harga mati,” tegasnya.
Menanggapi sorotan tersebut, Ketua DPC Gerindra TTU, Kristoforus Haki, membenarkan bahwa operasional dapur MBG miliknya sempat mendapat teguran dari BGN hingga dilakukan penutupan sementara. Namun, ia mengklaim saat ini tengah melakukan perbaikan fasilitas.
“Kami sedang memesan item-item Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) untuk segera dipasang. Pemasangan IPAL standar ini akan menyaring semua limbah sehingga air yang keluar akan jernih dan tidak berbau lagi,” jelas Kristoforus saat dikonfirmasi, Kamis (16/4).
Sementara itu, pemilik dapur lainnya yang juga disebut-sebut sebagai politisi, Fransiskus Sarmento, belum berhasil dikonfirmasi hingga berita ini diturunkan.
GMNI menyatakan akan terus mengawal persoalan ini dan menuntut transparansi dari pihak penyelenggara agar setiap makanan yang didistribusikan kepada siswa benar-benar terjamin kelayakan dan mutunya.
