DETIKDATA.COM, KUPANG – Rentetan kasus dugaan tindak pidana yang melibatkan oknum pejabat di lingkungan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT), termasuk kasus mantan Dirnarkoba Polda NTT, AKBP Ardyanto Tedjo Baskoro dalam dugaan pemerasan terhadap tersangka kasus narkoba Jaringan Surabanya, memicu kritik dari kalangan aktivis dan masyarakat.
Mantan Ketua Umum HMI Cabang Kupang periode 2024–2025, Muhamad Ali Paokuma, dalam rilis tertulisnya pada Sabtu, 11 April 2026 menilai kondisi tersebut mencerminkan lemahnya integritas dan sistem pengawasan internal di tubuh kepolisian.
“Dugaan pemerasan oleh Dirresnarkoba adalah bukti bahwa kejahatan bisa bersembunyi secara terstruktur dengan memanfaatkan jabatan. Ini bukan sekadar isu lokal NTT, tapi menyangkut citra kepolisian secara nasional,” kritiknya.
Menurut Muhamad Ali Paokoma, meski Ardyanto Tedjo telah dinonaktifkan dari jabatannya, itu belum cukup memulihkan kepercayaan publik. “Fenomena ‘Polisi memeriksa Polisi’ yang terjadi di Polda NTT seharusnya bukan lagi menjadi rahasia umum, tapi kenyataan pahit yang harus kita evaluasi bersama. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban dari bobroknya sistem penegakan hukum,” kata Ali.
Ia menyoroti pola berulang keterlibatan oknum polisi dalam berbagai kasus, mulai dari narkotika, asusila, hingga dugaan penggelapan dana DIPA sebesar Rp1,8 miliar yang menyeret mantan pejabat Kapolres di wilayah NTT dan NTB.
Menurut Ali, penggunaan istilah “oknum” tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab institusional. Ia lanjut mendesak Kapolda NTT, Dr. Irjen Pol Rudi Dharmoko, untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan transparan terhadap internal institusi.
“Kepastian hukum dan keadilan seakan menjadi barang dagangan di meja penegak hukum. Kapolda NTT harus bertanggung jawab, melakukan evaluasi total, dan segera meminta maaf kepada masyarakat NTT. Kita butuh sistem yang jujur, bukan sekadar pergantian pejabat sementara,” tegasnya.
Ia mengingatkan, tanpa pembenahan serius, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian akan terus menurun. “Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan total pada institusi yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom mereka,” ujar Ali. ***
