DETIKDATA.COM, KUPANG – Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nusa Tenggara Timur (NTT) mendesak Pemerintah Provinsi NTT segera membuka dan mengoptimalkan Unit Latihan Kerja (ULK) di berbagai wilayah. Desakan ini muncul setelah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di NTT tercatat tembus 9.400 orang per tahun 2025.
Hal itu disampaikan Kepala BP3MI Provinsi NTT, Suratmi Hamida, S.Sos., kepada media ini, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (13/4/2026).
“Untuk mengurangi pengangguran terbuka di NTT, Pemprov NTT wajib membuka ULK demi meningkatkan kapasitas dan keterampilan kerja lokal,” kata Suratmi.
Menurut Suratmi, keberadaan ULK sangat krusial agar tenaga kerja lokal mampu bersaing, baik di pasar domestik maupun internasional. “Dengan angka pengangguran yang mencapai 9.400 lebih ini, kita butuh solusi konkret. Kami mendorong Pemerintah Provinsi untuk membuka Unit Latihan Kerja sebagai sarana peningkatan kapasitas kerja bagi masyarakat kita,” ujarnya.
Suratmi menilai tantangan ketenagakerjaan saat ini bukan hanya soal ketersediaan lapangan kerja, tetapi juga kesenjangan keterampilan atau (skill gap). Banyak pencari kerja di NTT belum memiliki sertifikasi atau keahlian khusus yang sesuai standar industri.
“ULK bisa menjadi jawaban untuk menjembatani kebutuhan industri dengan kompetensi pencari kerja. Pelatihan vokasi yang terstandar akan membuat lulusan ULK langsung terserap pasar,” jelasnya.
Selain mendorong optimalisasi ULK, Suratmi juga menyoroti peran perguruan tinggi. Ia meminta seluruh kampus di NTT mulai menyelaraskan kurikulum dan orientasi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja global.
“Kampus-kampus di NTT harus proaktif melihat tren pasar kerja dunia. Pendidikan tidak boleh hanya menghasilkan lulusan secara kuantitas, tetapi harus ada sinkronisasi antara apa yang diajarkan di kelas dengan apa yang dibutuhkan oleh pasar kerja global saat ini,” tegasnya.
BP3MI berharap kolaborasi antara pemerintah melalui ULK dan sektor pendidikan lewat penyesuaian kurikulum dapat menekan angka pengangguran di NTT secara signifikan. Sinergi ini diyakini mampu mencetak tenaga kerja asal NTT yang kompeten, bersertifikat, dan siap ditempatkan di berbagai sektor produktif.
Pihak BP3MI NTT juga menyatakan kesiapannya memfasilitasi informasi peluang kerja luar negeri bagi tenaga kerja yang telah memiliki kompetensi memadai. Langkah ini untuk memastikan migrasi kerja berlangsung aman, legal, dan prosedural.
Hingga berita ini diturunkan, tim media masih berupaya mengonfirmasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT terkait rencana pembukaan dan anggaran ULK di tahun 2026.
