DETIKDATA, LABUAN BAJO – Pemerintah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat bersama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF), Nusa Tenggara Barat menggagas Nota Kesepahaman (MoU) pengembangan pariwisata yang ditandatangani oleh Direktur Utama BPOLBF, Shana Fatina dan Bupati Bima, Indah Dhamayanti Putri, Kamis, (24/6/2021)
Penandatanganan kerjasama ini dilakukan di ruang rapat Kantor Bupati Bima, dan disaksikan langsung oleh Sekertaris Daerah (Sekda) Bima H. M. Taufik HAK, Direktur Industri dan Kelembagaan BPOLBF, Neysa Amelia, serta segenap unsur perangkat daerah Kabupaten Bima.
Penandatanganan MoU ini sebagai tindak lanjut dari rangkaian sinergitas pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bima bersama BPOLBF termasuk Rapat Koordinasi dan Forum Floratama yang dilaksanakan pada 21 dan 22 Juni 2021, seperti disebutkan dalam siaran pers BPOLBF, Jumat (25/6/2021).
Dalam sambutannya, Bupati Bima menyampaikan terimakasih atas sinergitas yang dibangun BPOLBF.
“Hari ini kita duduk bersama untuk menyatukan persepsi, kira-kira di Kabupaten Bima yang masuk dalam wilayah koordinatif BPOLBF, potensi mana saja yang ingin dikembangkan, yang bisa mendukung keberadaan Komodo, ataupun Labuan Bajo sebagai Destinasi Super Prioritas,” ujarnya.
Menurut Indah Dhamayanti, rapat bersama pada hari Senin dan Selasa lalu, yang kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU pada hari ini adalah salah satu langkah yang luar biasa.
“Kami berterima kasih atas perhatian BPOLBF kepada kabupaten Bima, karena sehebat apapun kami mempromosikan Kabupaten Bima, tanpa ditunjang oleh Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, istilahnya kami “menumpang” promosi Labuan Bajo dengan Komodonya, barulah pariwisata kami bisa dikenal lebih luas,” katanya.
Lebih lanjut, ia juga menambahkan mengenai harapan pengembangan wisata budaya di Kabupaten Bima, karena bisa menambah lama tinggal dari wisatawan sehingga menumbuhkan perekonomian masyarakat setempat.
Lambu dan Sape merupakan 2 Kecamatan di Kabupaten Bima yang masuk dalam wilayah koordinatif BPOLBF sesuai amanah Perpres No.32 Tahun 2018, yang merupakan bagian dari Cagar Biosfer Komodo.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, Shana Fatina mengungkapakan bahwa BPOLBF siap menjalin kerjasama mendukung percepatan sektor parekraf, khususnya di Kecamatan Sape dan Lambu yang masuk dalam zona koordinatif BPOLBF.
“Pariwisata terintegrasi adalah visi utama kami yang mana keberadaan Komodo sebagai ikon utama Destinasi Super Prioritas Labuan Bajo bisa mendatangkan manfaat bagi daerah penyangganya, termasuk Kabupaten Bima,” kata Shana.
Selain itu, Shana juga menambahkan mengenai potensi produk ekraf yang dimiliki Kabupaten Bima bisa mendapat akses pasar yang luas di tengah digitalisasi setelah dilaksanakannya MoU antara BPOLBF dengan KreaSi Jabar dan Lion Parcel beberapa waktu lalu.
Pada acara penandatanganan MoU tersebut, Direktur Industri dan Kelembagaan BPOLBF, Neysa Amelia, pada kesempatan tersebut memaparkan rangkaian sinergitas kelembagaan yang dibangun oleh BPOLBF bersama Pemkab Bima mulai dari Rapat Koordinasi,
Diskusi “Forum Floratama” dengan unsur pentahelix (pemerintah, pengusaha, komunitas, akademisi, dan media), termasuk pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Percepatan Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terintegrasi Kabupaten Bima.
Ia juga menyampaikan mengenai keunggulan 2 Desa Wisata Tematik di Kecamatan Lambu dan Sape yang masuk dalam peta 30 Desa Wisata Tematik yang menjadi salah satu program unggulan BPOLBF di tahun 2021.
“Setelah kita bangun komunikasi dengan pentahelix, ternyata respon teman-teman mendukung dengan baik, terutama upaya konservasi ekosistem bahari di kawasan Sape dan Lambu. Selain itu juga, kami laporkan juga hasil kunjungan BPOLBF kemarin ke 2 desa yakni Desa Sari, hal yang menjadi ikon dan akan dikembangkan yakni wisata budaya dan agrowisata sawahnya. Untuk Desa Bajo Pulo sendiri dengan wisata bahari dan potensi kuliner lautnya,” tutup Neysa. (DD/SA)
