DETIKDATA.COM, KUPANG – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, resmi membuka Diskusi Publik yang diinisiasi oleh Kelompok Cipayung NTT di Aula DPD RI Provinsi NTT, Sabtu (31/1/2026) pagi. Diskusi bertajuk “Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD: Prospek dan Tantangan bagi Demokrasi dan Kesejahteraan Rakyat” ini menyoroti wacana perubahan mekanisme elektoral di tingkat daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Melki memberikan apresiasi tinggi kepada organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Cipayung atas inisiatif menghidupkan ruang dialog intelektual. Menurutnya, mahasiswa memiliki peran krusial sebagai penjaga nilai demokrasi yang harus memastikan politik tetap berpihak pada rakyat kecil.
“Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur elektoral semata, tetapi harus berpijak pada nilai keadilan, kesetaraan, kejujuran, dan keberpihakan kepada rakyat,” tegas Gubernur Melki di hadapan peserta diskusi.
Lebih lanjut, Gubernur menekankan bahwa penguatan demokrasi politik harus berjalan beriringan dengan demokrasi ekonomi. Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTT saat ini tengah fokus mendorong ekonomi kerakyatan melalui inisiatif nyata, seperti pengembangan NTT Mart di seluruh pelosok wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Demokrasi politik tidak akan berjalan sehat tanpa demokrasi ekonomi. Oleh karena itu, penguatan ekonomi rakyat adalah bagian tak terpisahkan dari proses pendewasaan demokrasi kita,” tambahnya.
Terkait tema pemilihan melalui DPRD, Melki berharap para pakar yang hadir dapat membedah secara komprehensif perbandingan antara mekanisme pemilihan langsung dan tidak langsung. Ia juga menitipkan pesan agar Cipayung NTT terus menjaga kemajemukan sosial dan mencegah munculnya politik identitas serta polarisasi yang berpotensi memicu konflik horizontal.
Diskusi publik ini menghadirkan tiga narasumber akademisi dan praktisi hukum, yakni Yohanis Jimmy Nami, Dr. Rudi Rohi, dan Dr. Jhon Tuba Helan. Turut hadir dalam acara tersebut Anggota DPRD Provinsi NTT Nelson Matara, Kepala Badan Kesbangpol Kota Kupang Nuce Nus Loa, serta perwakilan Bawaslu Provinsi NTT.
