DETIKDATA, Maluku – Ikatan Mahasiswa Ekonomi Indonesia (ISMEI) Wilayah XI melalui Forum Bacarita Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menelaah dan mengkaji berbagai problem Ekonomi yang meliputi Empat Provinsi bagian Timur yakni. Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat via zoom (02/07/2021).
Melalui forum tersebut ISMEI yang menelaa beragam problem mulai dari Lemahnya Otoritas Pemerintah Daerah, kebijakan yang tidak tepat sasaran, hingga tidak adanya perhatian pemerintah Daerah terhadap Masyarakat. Menyesalkan peran dari pemerintah daerah melalui ketua-ketua BEM dari beberapa Universitas di Wilayah XI.
“Di Provinsi Maluku, Konektifitas antara pulau belum optimal, sebab Maluku adalah daerah kepulauan yang membutuhkan akses laut yang memadai ke seluruh pelosok daerah, baik Kabupaten dan Kecamatan sehingga perlu ada perhatian penuh oleh pemerintah Dearah dalam hal ini Dinas Perhubungan, di sisi lain ada 82 izin Usaha Pertambangan yang beroperasi saat ini. 32 tambang logam dan lainnya adalah tambang Bebatuan. Misalnya Masalah tambang di Wetar Kab. Maluku Barat Daya, tambang emas dipulau Buru hal ini mencerminkan buruknya Praktek pertambangan yang kerap kali terjadi pencemaran lingkungan, pencemaran limbah Industri hingga dan merkuri,” ujar, Alvin Pier Nahady Ketua DPMF Ekonomi Universitas Pattimura Ambon.
Senadah dengan Alvin, Ajuldin Safi Ketua BEM FEB Universitas Khairun Ternate, memaparkan hal yang sama di daerahnya.
“Belum lagi Kriminalisasi terhadap 26 masyarkat adat Sabuay Kabupaten Seram bagian timur, masyarakat memilih menolak kehadiran tambang dan akhir nya pihak tambang dan aparat kepolisian melakukan tindakan sepihak. Ide pemerintah menghadirkan Investor adalah kebijakan yang katanya mengurangi kemiskinan tetapi faktanya tidak, Jumlah penduduk Miskin di Maluku Utara pada September 2020 sebesar 87,52 ribu orang 6,97%, bertambah sekitar 1,15 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada maret 2020 sebesar 86, 37 ribu orang 6,78%. dan juga pemerintah pula yang wajib bertanggung jawab terhadap masalah yang terjadi pada masyarakat lingkar tambang ada Fakta Kriminalisasi dalam kasus dan konfik buruh PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Pulau Halmahera, ada lagi Krisis air bersih dan pencemaran lingkungan di Pulau Gebe Halmahera Tengah. Oleh sebabnya pemerintah Daerah perlu lebih serius dan mengevaluasi kembali AMDAL di setiap Perusahaan Pertambangan yang beroperasi di Maluku Utara,” Ujar, Ajuldin Safi.
Sedangkan Kris Vinsen Matuan Ketua BEM FEB Universitas Cenderawasih Papua juga menyangkan kelangkaan barang yang masi terjadi di daerah-daerah pelosok di Tanah Papua.
“Tanah Papua Tanah yang kaya surga kecil jatuh ke bumi, inilah sepenggal narasi yang dimuatkan dalam lagu tanah papua atas fenomena yang ada dan kondisi Sumber Daya Alam yang ada di tanah Papua, Papua merupakan Provinsi paling Timur dari Indonesia sehingga kasus yang terjadi ada kelangkaan barang pada daerah terpencil di Papua, selanjutnya tidak jauh berbeda dengan Maluku dan Maluku Utara, pada sektor pertambangan ada salah satu perusahaan pertambangan Emas terbesar di dunia sebut saja PT. Freeport Indonesia. Namun kenyataan pahit selalu di rasakan oleh orang-orang papua hingga hari ini, kemiskinan yang tinggi indeks pembangunan yang rendah. Ini adalah masalah besar yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah maupun pusat, sehingga tidak ada lagi problem kemanusiaan yang terjadi di Papua,” Kris Vinsen Mautuan.
Forum Bacarita Ketua BEM ini, di hadiri 13 Kampus Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta dari Maluku sampai Papua akan kembali melakukan diskusi via zoom dengan menghadirkan Pimpinan DPRD Provinsi dari Maluku sampai Papua, dan Pemerintah Daerah Provinsi dari Maluku-Papua.
“Melalui forum Bacarita Ketua BEM ini, yang di hadiri 13 Kampus Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta dari Maluku sampai Papua sudah berkomitmen dan mengambil kesimpulan bahwa diskursus di tengah covid 19 ini akan tetap di jalankan, sebab kampus dengan gaya kuliah jarak jauh tidak menggaransikan nuansa ilmiah, sehingga forum ini akan dilakukan secara berkala dengan metode yang sama, hingga semua kondusif, aktivitas kampus mulai lancar, barulah konsolidasi aksi akan dilakukan, sementara ini semua fokus dalam Daftar Invetarisir Masalah (DIM) yang di susun oleh ISMEI Wilayah XI dan akan dilanjutkan diskusi via zoom dengan menghadirkan Pimpinan DPRD Provinsi dari Maluku-Papua, dan Pemerintah Daerah Provinsi dari Maluku-Papua, sikap ini kami lakukan dalam setiap instrument demokrasi, maka kepentingan rakyat persoalan ekonomi menjadi kekuatan kami untuk terus bertanggung jawab sosial atas lahirnya masyarakat adil dan makmur,” tutup Dzulkifli Kala Halang Koordinator ISMEI Wilayah XI.(DD/DK)
