DETIKDATA, JAKARTA – Pemerintah menargetkan penyaluran bantuan sosial (bansos) harus selesai dalam dua pekan terakhir di Februari 2022, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menginstruksikan percepatan penyaluran bansos untuk 2022.
Hal tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, saat memimpin Rapat Tingkat Menteri Percepatan Bansos 2022 melalui daring, Kamis (17/2/2022).
“Kementerian Sosial, Kementeriam Desa, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar segera mempercepat penyaluran bansos 2022 di dua minggu terakhir Februari 2022,” kata Menko Muhadjir.
Ia meminta kepada seluruh pihak untuk dapat berkomitmen dalam mengawal percepatan penyaluran bansos. Data, proses admistrasi, penyesuaian regulasi harus selesai di minggu I Februari 2022.
Sosialisasi juga ditekankan oleh Menko Muhadjir agar dilakukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melalui berbagai media informasi.
Pastikan keluarga penerima mengetahui besaran bansos yang diterima, kapan dapat diterima dan wajib bagi para penerima segera menggunakan bansos untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Bansos yang dikelola Kementerian Sosial yaitu Program Sembako dan PKH juga harus dipastikan agar diterima masyarakat sebelum Maret 2022. Untuk PKH tahap I disalurkan oleh Bank dimulai 21 Februari 2022. Sementara untuk percepatan salur bansos.
Khusus untuk Program Sembako disalurkan melalui PT Pos rapel Januari-Maret. Salur sembako direncanakan mulai tanggal 22 Februari 2022. Adapun bansos yang dikelola Kemendes PDTT yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa juga akan dilakukan percepatan salur.
Khusus untuk Kementerian dalam negeri, agar membuat tim satgas pengawalan sehingga pemerintah daerah (pemda) dipastikan mengawal percepatan bansos. Demikian pula TNI/Polri juga diminta untuk mengawal percepatan penyaluran bansos dan utamanya untuk daerah sulit.
Sehubungan dengan Program Indonesia Pintar (PIP), Menko Muhadjir menekankan agar juga mempercepat upaya penyaluran, sisir alokasi mana saja yang bisa disegerakan salur dan dipastikan dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya.
Terkait hal-hal yang masih menghambat percepatan penyaluran PIP, seperti data NIK siswa yang belum padan antara Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) agar segera disinkronkan termasuk regulasi yang perlu segera dibuat untuk penyaluran yang tidak langsung (memerlukan kuasa).
Menteri BUMN juga diminta untuk memastikan kesiapan penyalur bansos, dalam hal ini bank dan PT Pos, serta melakukan evaluasi harian kinerja penyalur pada penyaluran bansos 2022 di dua minggu terakhir Februari.
“Terhadap bansos 2021 juga diminta untuk segera dituntaskan. Untuk Himpunan Bank Negara (Himbara) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) bersama pemerintah daerah harus segera menyelesaikan bansos 2021 yang belum salur dan memastikan paling lambat Februari 2022 ini dapat turut diselesaikan,” kata Menko Muhadjir. (DD/KP)
Penyaluran Bansos Dikebut hingga Akhir Februari 2022
