DETIKDATA, SOE – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Yohanis Fransiskus Lema, S.IP, M.Si menggandeng Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Kupang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk membagikan paket ikan segar kepada masyarakat Desa Bena, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupatan Timor Tengah Selatan (TTS) pada Rabu (12/5/2021). Kegiatan ini menjadi bagian dari semarak Bulan Mutu Karantina Ikan 2021 yang diselenggarakan oleh KKP di seluruh Indonesia.
Peduli Nelayan
Menurut politisi muda yang akrab dipanggil Ansy Lema tersebut, kegiatan Bulan Mutu Karantina Ikan adalah bentuk kepedulian negara kepada para nelayan dan masyarakat. Dalam rapat di Senayan, ia mengaku sering mendesak KKP untuk membeli-menyerap ikan hasil tangkapan (off-taker) dari nelayan di NTT untuk dibagikan kepada masyarakat. Saat ini permintaan ikan di pasar menurun. KKP dapat membantu
para nelayan di NTT yang sementara terpukul akibat Pandemi Covid-19 dan badai Seroja. Masyarakat juga akan mendapat banyak manfaat kesehatan dari pembagian ikan segar tersebut.
“Ide membagi ikan segar tersebut muncul setelah saya dikirimi foto-video yang dari para nelayan Kota Kupang selama Pandemi. Para nelayan terpaksa menguburkan ikan tangkapan yang sudah membusuk karena ikan tak kunjung dibeli konsumen, kondisi oversupply ikan, dan ketiadaan lemari es penyimpan ikan (cold storage). Apalagi saat ini, nelayan juga terpukul akibat badai Seroja. Keluhan para nelayan tersebut saya sampaikan dalam rapat di Senayan, juga disampaikan teman-teman Komisi IV. Syukurlah, aspirasi kami segera ditanggapi KKP dengan menyelenggarakan kegiatan ini,” ujar Ansy di Jakarta Kamis, (13/5/2021).
Acara pembuka Bulan Mutu Karantina Ikan dihadiri langsung tiga staf Ansy yakni Ludgerus Y Menge, Mario Fransisko H. Making, dan Yustinus Oswin M. Hadir juga dalam acara pembuka Kepala BKIPM Kupang Jimmy Elwaren, Kabid Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan NTT Mery Foenay, perwakilan Politeknik Perikanan Negeri Kupang. Setelah pembukaan kegiatan di Kupang, rombongan berangkat ke Desa Bena untuk membagikan ratusan paket ikan segar. Penyerahan ikan segar di Bena-TTS dihadiri oleh Ketua DPC PDI Perjuangan TTS Mordekhai Liu, dan Wakil Ketua DPRD TTS Fraksi PDI Perjuangan Yusuf Soru.
“Jenis ikan yang kami bagikan adalah ikan Lajang. Mengapa? Karena ikan lajang mengandung protein, karbohidrat, kalsium, dan zat besi. Selain itu di dalam Ikan Lajang juga terkandung vitamin A, vitamin B1, dan vitamin C. Makan ikan Lajang dapat menopang fungsi dan kerja otak, menguatkan kesehatan tulang, menyokong kerja ginjal, menguatkan kekebalan tubuh, dan dapat menurunkan risiko terkena penyakit kanker, anemia dan jantung, Demikian pun jenis ikan lain memiliki kandungan gizi sangat tinggi. Ayo makan ikan,” ajaknya.
Bagi Bahan Makanan Pokok
Selain ikan segar, Ansy dan BKIPM juga membagikan 650 paket bantuan bahan makanan pokok dari Komisi IV DPR RI kepada warga Desa Bena. Satu paket berisi beras lima kilogram, ikan sarden kaleng, minyak goreng, dan gula. Diharapkan melalui bantuan bahan makanan pokok itu, masyarakat dapat diringankan bebannya dari dampak terjangan badai Seroja dan Pandemi Covid-19. Pemberian bantuan ikan dan bahan makanan pokok juga menjadi simbol kehadiran negara terhadap pelaku kelautan-perikanan, petani, peternak, dan masyarakat NTT yang selama ini dipukul pandemi dan bencana alam.
“Dalam situasi extraordinary (luar biasa) semisal pandemi atau bencana, negara harus memberikan bantuan pangan atau kebutuhan pokok yang bisa langsung dinikmati (quick yielding income and commodity) kepada masyarakat. Mereka sangat membutuhkan bantuan cepat yang bisa menyelamatkan dalam situasi krisis. Negara harus hadir dan segera bertindak,“ tegasnya.
Aktivis reformasi 98 itu mengucapkan terima kasih kepada KKP melalui BKIPM yang telah bertindak cepat dan responsif terhadap aspirasi para nelayan. Tentu tidak semua masyarakat mendapatkan bantuan pemerintah. Namun, ia berkomitmen untuk konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat NTT agar didengar dan mendapatkan perhatian Pemerintah Pusat. (DD/RP)
