Jan Pieter Windy Dorong PEMPROV NTT Dapat Gunakan Anggaran BTT Tanggulangi Bencana Hidrometeorologi

DETIKDATA, Kupang –  Anggota Komisi V DPRD NTT, Jan Pieter Windy meminta Pemerintah Provinsi NTT untuk segera dapat menggunakan dana Belanja Tak Terduga (BTT) dalam mengantisipasi bencana hidrometeorologi yang sementara melanda hampir seluruh wilayah NTT.

Hal ini disampaikannya pada Minggu (4/04/2021), melalui WhatsAppnya yang di terima detikdata.com. 

“ Melihat cuaca ekstrim yg melanda hampir merata pada seluruh wilayah NTT maka saat ini NTT sedang mengalami Bencana Hidrometerologi yg sangat luar biasa dasyatnya. Karena itu saya minta Pemprov NTT untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah kabupaten/kota se NTT agar mendata jumlah kerugian terutama korban jiwa dan pengungsi yang ada,” kata Sekretaris Fraksi GERINDRA ini.

Jan Windy juga meminta Pemprov NTT untuk juga berkoodinasi dengan Pemerintah Pusat agar dapat di tetapkan status NTT sebagai  Bencana.

“ Saya dapat info Kepala BNPB Pusat akan ke Flotim dan meninjau  beberapa kabupaten di NTT yang terdampak parah. Pemda dapat menggunakan kesempatan ini untuk melaporkan secara detail kondisi yang terjadi. Ini wujud reaksi cepat Pemerintah Pusat,” kata Jan

Politisi GERINDRA ini juga berharap Pemprov NTT dapat menggunakan pos  Dana BTT (Belanja Tidak Terduga) untuk melakukan Tanggap Darurat pada titik-titik bencana.  Ia mengatakan Dana BTT selain untuk penanganan Covid-19 dapat juga untuk penanggulangan Bencana Alam karena sifatnya On-Call.

“ Tadi saya berkoordinasi dengan Kepala BPBD NTT, Pak Thom Bangke dan Kadis Sosial NTT, Pak Djamal Ahmad yang mana saat ini Tim dari kedua instansi tersebut termasuk Tagana dan didukung SAR telah berada di lokasi dan membangun Dapur Umum Lapangan,” ujarnya.

Ia mengucapkan terima kasih kepada Pemprov NTT yang telah tanggap  terhadap kondisi bencana ini. Ia menghimbau semua pihak untuk bersama-sama membantu pemerintah, bahu membahu meringankan beban para korban.

Dikatakannya Pemprov melalui Dinas PUPR tentu akan melakukan pendataan terhadap infrastruktur yang rusak agar dapat dibantu Pemerintah  Pusat dalam masa rehabilitasi pasca bencara nanti. Ia mengatakan banyak jembatan, Jalan dan fasilitas publik yang rusak berat akibat bencana ini. (DD/R)