DETIKDATA, KUPANG – Pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap keberadaan guru kontrak komite dan yayasan di NTT.
Hal ini disampaikan Juru Bicara Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Provinsi NTT, Jan Pieter Dj. Windy dalam pemandangan umum terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020, di ruang sidang Kelimutu DPRD Provinsi NTT. Senin (7/9/2020).
“Kejadian serupa mungkin saja terjadi di tempat lain hanya kita tidak tahu dan belum sempat terpublikasi di media,” kata Jan Windy.
Jan Pieter Dj. Windy mengatakan bahwa Fraksi Gerindra meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap keberadaan guru kontrak komite dan yayasan, demi menjaga agar tidak ada oknum yang sewenang-wenang bermain-main dengan nasib para pahlawan pendidikan ini seperti yang terjadi di Wae Ri’I. Kejadian serupa mungkin saja terjadi di tempat lain namun belum sempat terpublikasi.
“Kita mendapati tidak hanya di Wae Rii, tetapi terdapat beberapa sekolah yang juga ada pergantian guru kontrak komite dan yayasan yang tidak terpublikasi, pendistribusian anggaran tambahan penghasilan pada guru kontrak komite dan yayasan pun sering terlambat bahkan berbulan – bulan. Selain itu banyak juga guru kontrak komite dan yayasan yang juga belum terakomodir dalam pembayaran Tansil,” kata Jan Windy
Jan Pieter Dj. Windy juga mengatakan bahwa Perekrutan 182 guru kontrak provinsi yang sebelumnya disepakati bersama komisi V hanya sebanyak 90 orang yang diprioritaskan pada guru kontrak komite dan yayasan namun dalam pelaksanaan dibuka bebas, serta prosedur penilaian dimulai dengan, lengkap tidaknya administrasi juga tertutup, dengan kriteria yang kurang jelas, akibatnya guru – guru kontrak yang sudah mengabdi lama bahkan ada yang hingga 13 tahun mengabdi, tidak terakomodir, sehingga perlu dilakukan evaluasi menyeluruh pada proses ini.
“Selain itu persoalan data base guru sering jadi alasan keterlambatan pembayaran tamsil, sehingga fraksi mendorong dilakukan evaluasi secara menyeluruh untuk menjaga nasib para guru tidak dimain-mainkan oleh oknum – oknum tertentu dengan berbagai alasan, guru perlu ketenangan dalam mengajar, fungsi kami Fraksi Gerindra di DPRD NTT adalah menjamin agar ketenangan guru dalam mendidik bisa terjamin,” tegas Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD NTT tersebut. (DD/YW)
