Bupati Sumba Timur Ikuti Rapat Evaluasi Penerapan PPKM di Wilayah Papua, Maluku dan NTT

DETIKDATA, WAINGAPU – Bupati Kabupaten Sumba Timur, Drs. Kristofel Praing, M.Si mengikuti Rapat Evaluasi Perkembangan Penerapan PPKM dan Penanganan Covid-19 di Wilayah Papua, Maluku, Dan Nusa Tenggara. Rapat evaluasi dilaksanakan secara virtual di rumah jabatan Bupati Sumba Timur. (18/ 08/21).

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. dalam pemaparannya mengatakan, keberhasilan pemerintah dalam menurunkan angka covid-19 di pulau Jawa bisa terjadi karena pemerintah sangat membatasi mobilitas masyarakat untuk tidak terlalu berpergian.

“Saya sangat berharap juga untuk berbagai daerah di luar pulau Jawa mampu membatasi mobilitas masyarakat,” ungkapnya.

Lebih Lanjut Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian mengungkapkan, “Pemerintah daerah harus membuat isolasi terpusat agar penyebaran covid-19 tidak semakin meningkat, selain itu juga kita bisa mencegah angka kematian, karena kalau isolasi terpusat bisa akan cepat ditangani oleh medis untuk diberikan perawatan, Selain itu juga kita harus perbanyak tracing dan testing covid19″.

Menteri Keuangan Republik Indoenesia, Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D menjelaskan anggaran penanganan Covid-19 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sebesar 774 trliun, anggaran tersebut akan berfokus pada bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi masyarakat. Pada bulan Agustus total seluruh anggaran yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah RI sebesar 230 triliun.

“Saya merasa senang penyerapan anggaran untuk provinsi Nusa Tenggara Timur sudah bagus, anggaran yang diberikan oleh pusat sudah mampu dimaksimalkan dengan baik untuk pembayaran insentif bagi tenaga kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, Dana dari pusat memang cukup banyak diberikan kepada Pemda maupun Pemprov, tetapi Saya juga sangat berharap Pemda tidak terlalu terpaku pada dana dari pusat tetapi dana APBD untuk kelompok rentan sosial lainya bisa dipergunakan dengan baik,” kata Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU, menjelaskan saya berharap agar setiap provinsi dan daerah untuk segera membuat tim satgas oksigen. Tim satgas oksigen terdiri dari Dinas Kesehatan, TNI/Polri, BPBD, Dinas Sosial, dan juga para swasta. Tujuannya agar stock oksigen didaerah bisa terakomodir dengan baik.

“Saya juga sangat berharap data ketersediaan vaksin di tiap Provinsi maupun daerah dapat terus dikirim di pusat, agar pusat dapat terus memantau perkembangan vaksin dan segera mengirim jika ketersediaan stock va sudah hab masih banyak didaerah lain yang jarang sekali mengupdate data vaksinnya sehingga proses pengiriman dosis vaksin menjadi lambat. Oleh sebab itu saya sangat mengharapkan kerja sama kita semua,” tegas Budi Gunadi Sadikin. (DD/HP)