Ada tiga poin win win solutions yang akan didorong Pemda, menurut Bima Arya.
Pertama, daerah akan memprioritaskan honorer dengan masa pengabdian yang lama untuk bisa masuk formasi PPPK. Kedua, daerah berharap pemerintah pusat akan memperjuangkan anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membantu pembiayaan pemerintah daerah.
Ketiga, pembentukan kanalisasi tenaga kerja yang tidak bisa diakomodasi menjadi ASN atau PPPK melalui kolaborasi bersama kementerian lain, seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan dan lainnya.
