Oleh: Agustinus Tamelab
DETIKDATA.COM – Ada yang ganjil dalam cara kita memahami pembangunan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Kata-kata terdengar indah di podium, tetapi realitas di lapangan terasa pahit. Janji diucapkan dengan penuh keyakinan, namun pelaksanaannya seperti hilang ditelan kabut kekuasaan. Di antara celah itulah Desa Meusin berdiri atau lebih tepatnya, dibiarkan terpuruk.
Secara etimologis, Meusin berarti terang. Sebuah nama yang menyimpan harapan. Tetapi hari ini, “terang” itu justru seperti sengaja diredupkan. Bukan karena rakyatnya malas, bukan karena alamnya keras, melainkan karena perhatian pemerintah yang datang setengah hati atau mungkin tidak datang sama sekali.
Datanglah ke simpang RSU Pratama Boking. Dari titik itu, jalan menuju Meusin dan Baus memanjang seperti garis ironi. Lebih dari satu kilometer, jalan berubah menjadi kubangan lumpur saat musim hujan dan lautan debu ketika kemarau tiba. Di situlah kita bisa melihat perbedaan antara laporan di meja rapat dan kenyataan di tanah rakyat.
Di musim kemarau, debu beterbangan tanpa ampun. Anak-anak sekolah menutup hidung dengan seragam lusuh mereka. Pengendara sepeda motor harus ekstra hati-hati menghindari lubang yang menganga. Lubang-lubang itu bukan sekadar cekungan tanah, melainkan simbol dari janji yang tak pernah ditambal.
Saat musim hujan datang, situasinya lebih memprihatinkan. Jalan utama berubah menjadi lumpur tebal. Kendaraan sering terperosok. Warga yang sakit harus diangkut dengan risiko tinggi. Ibu hamil yang hendak ke fasilitas kesehatan dipaksa berjibaku dengan waktu dan medan. Dalam kondisi seperti ini, negara terasa jauh. Pemerintah seolah hanya hadir dalam baliho dan spanduk, bukan di jalan yang licin itu.
Pertanyaannya sederhana, apakah ini sekadar kelalaian, atau memang ada prioritas lain yang lebih dianggap penting?
Warga Meusin dan Baus tidak meminta kemewahan. Mereka tidak menuntut jalan berlapis marmer atau proyek mercusuar. Mereka hanya ingin jalan yang bisa dilalui dengan aman. Jalan yang memungkinkan hasil kebun pisang, ubi, kelapa, pinang sampai ke pasar tanpa biaya angkut yang mencekik.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ongkos transportasi melonjak karena risiko tinggi. Kendaraan enggan masuk. Tidak jarang hasil bumi terpaksa dijual murah atau bahkan membusuk. Ini bukan sekadar soal infrastruktur. Ini soal keberlangsungan ekonomi warga. Ketika akses terhambat, roda ekonomi tersendat. Ketika ekonomi tersendat, kemiskinan semakin dalam.
Kita sering mendengar pidato tentang pemerataan pembangunan. Kita hafal bunyi sila kelima Pancasila: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi apa arti keadilan jika ada desa yang bertahun-tahun dibiarkan bergelut dengan lumpur?
Kritik keras dari Rocky Gerung tentang pemimpin yang hanya “lalu lalang tubuh tanpa mata, hati, dan otak” terasa relevan ketika melihat kondisi ini. Sebab yang dibutuhkan rakyat bukan sekadar kehadiran fisik pejabat saat kampanye, melainkan kehadiran kebijakan yang nyata dan berpihak.
Pemerintah mungkin akan berbicara tentang keterbatasan anggaran. Mungkin pula alasan efisiensi menjadi tameng yang nyaman. Namun prioritas adalah soal pilihan. Jika jalan utama dua desa saja tidak menjadi perhatian, lalu apa sebenarnya yang sedang diprioritaskan?
Lebih menyakitkan lagi, kondisi ini bukan terjadi kemarin sore. Tahun demi tahun berlalu. Keluhan disampaikan. Aspirasi disuarakan. Tetapi perubahan berjalan lambat, nyaris tak terlihat. Seolah-olah penderitaan warga adalah sesuatu yang bisa ditunda.
Padahal dampaknya berlapis. Anak-anak menempuh perjalanan berbahaya menuju sekolah. Pasien berisiko terlambat mendapat pertolongan medis. Biaya hidup meningkat karena distribusi barang terganggu. Semua itu terjadi bukan karena bencana alam besar, melainkan karena jalan yang tak kunjung diperbaiki.
Kita tentu memahami bahwa membangun daerah bukan perkara mudah. Tetapi kesulitan bukan alasan untuk membiarkan kondisi darurat menjadi normal. Jalan rusak yang dibiarkan bertahun-tahun bukan lagi masalah teknis, melainkan persoalan komitmen.
Meusin seharusnya menjadi cahaya bagi wilayah sekitarnya. Namun hari ini, ia justru menjadi cermin yang memantulkan kegagalan kita menjaga konsistensi antara janji dan tindakan. Nama yang berarti terang itu kini terasa seperti ironi.
Opini ini bukan untuk memaki, tetapi untuk mengingatkan. Bahwa kekuasaan bukan sekadar jabatan, melainkan tanggung jawab. Bahwa pembangunan bukan sekadar slogan, melainkan kerja nyata. Dan bahwa rakyat bukan objek politik lima tahunan, melainkan subjek yang hak-haknya harus dipenuhi setiap hari.
Jika ingin melihat makna kemerdekaan yang belum sepenuhnya hadir, berdirilah di jalan berlumpur itu. Rasakan bagaimana sepatu tenggelam. Bayangkan membawa orang sakit di tengah malam melewati kubangan. Di situ kita akan mengerti bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang bendera yang berkibar, tetapi tentang akses yang layak dan adil.
Meusin belum padam sepenuhnya. Harapan masih ada. Tetapi harapan tidak bisa terus hidup tanpa tindakan. Pemerintah daerah perlu turun langsung, melihat, mendengar, dan bergerak. Bukan besok, bukan nanti, tetapi sekarang.
Karena pada akhirnya, kualitas kepemimpinan tidak diukur dari seberapa fasih berbicara tentang kesejahteraan, melainkan dari seberapa cepat menjawab kebutuhan paling dasar rakyatnya. Dan bagi Meusin serta Baus, kebutuhan itu sangat jelas, jalan yang layak, agar cahaya tidak benar-benar padam. **
