DETIKDATA, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) siap memulai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yang berada di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam beberapa bulan ke depan.
Kepala Satuan Tugas (Satgas) Perencanaan Pembangunan IKN Kementerian PUPR, Imam Santoso Ernawi, mengatakan pembangunan IKN Nusantara akan menggunakan konsep smart dan green dari mulai kawasan pemerintahan hingga permukiman.
Konsep smart yang dimaksud adalah setiap infrastruktur yang dibangun akan menggunakan teknologi modern dalam implementasinya. Hal tersebut, sesuai dengan rencana induk yang ditetapkan oleh instansi pemerintah terkait.
“Smart itu tidak hanya berada di infrastruktur yang besar seperti Bandara saja, tetapi juga terletak pada kawasan permukiman masyarakat di IKN Nusantara,” kata Kepala Satgas Perencanaan Pembangunan IKN Kementerian PUPR, Imam Santoso Ernawi, pada diskusi media Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) pada Rabu (2/2/2022).
Konsep green yang dimaksud yakni penggunaan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan. Sehingga, setiap infrastruktur yang dibangun dapat berkontribusi dalam melestarikan lingkungan di IKN Nusantara.
“Misalnya akses antara satu tempat ke tempat lain, harus ditempuh dalam 30 menit. Maka diperlukan peran teknologi ramah lingkungan,” katanya.
Kondisi saat ini, PUPR tengah menunggu alokasi anggaran yang diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Untuk dipergunakan dalam membangun berbagai infrastruktur pendukung di IKN Nusantara.
Berbekal dengan alokasi anggaran yang diberikan oleh Kemenkeu itu, maka Kementerian PUPR akan memulai pembangunan IKN Nusantara pada 2022 secara fisik. Daerah yang dibangun mulai dari lahan yang dimiliki oleh pemerintah.
“Dari 6.671 hektare yang akan menjadi IKN Nusantara, wilayah yang terlebih dahulu dibangun merupakan lahan yang dimiliki oleh pemerintah,” tuturnya.
Kemudian, pihaknya juga segera berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menyelesaikan pembebasan sejumlah lahan yang masih dimiliki oleh masyarakat. Karena, lahan yang akan dibangun sebagai IKN Nusantara merupakan wilayah hutan yang produktif.
Ini penting, agar masyarakat dari berbagai lapisan yang mengelola kawasan hutan tersebut dapat sepenuhnya ikut mendukung pembangunan IKN Nusantara ke depan.
“Pembebasan lahan pertanian menjadi salah satu kriteria penting yang juga tengah kami tunggu,” imbuhnya.
Terakhir, Kementerian PUPR tengah mempersiapkan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang diperlukan dalam membangun IKN Nusantara. Dengan mempertimbangkan berbagai skema-skema yang paling terbaik dalam mempercepat pembangunan ibu kota baru Indonesia pada 2022.
Dalam merumuskan hal itu, harus dilakukan dengan berlandaskan perundangan yang berlaku di tanah air. Sehingga, akan memerlukan waktu sekitar 50-60 hari dalam membuat rumusan pengadaan barang dan jasa pembangunan ibu kota baru.
“Pengadaan barang dan jasa secara reguler seperti biasanya itu paling tidakkan waktunya sampai dengan 60 hari,” pungkasnya. (DD/TA)
