DETIKDATA, KUPANG – Kebutuhan akan Koordinator Pengawas (Korwas) SMA/SMK/SLB dinilai sangat penting, Pemerintah Provinsi (Pemprov) didesak segera melantik 74 Calon Korwas agar dapat melaksanakan tugas pengawasan.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPRD Provinsi NTT, Jan Pieter DJ Windy,SH.,MH saat ditemui detikdata.com di Ruang Fraksi Gerindra DPRD NTT. Kamis (03/01/22).
“Para calon Korwas ini telah mengikuti seleksi pada 2019 dan sebanyak 74 peserta dinyatakan lulus tapi sampai sekarang belum diangkat untuk menduduki jabatan dimaksud atau mengantongi surat keputusan (SK) yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTT. Kita desak pemerintah agar tidak lagi menunda pelantikan Korwas karena kehadiran mereka sangat penting dan sudah menjadi kebutuhan mengingat tidak ada lagi cabang dinas serta beban guru dan kepala sekolah sangat tinggi,” desak Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD NTT tersebut.
Lanjut Jan Windy, tugas penting lainnya yang diemban para Korwas adalah membantu tugas Pemprov dan sekolah- sekolah yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota.
“Sehingga sejumlah persoalan yang terjadi di lapangan, bisa diselesaikan secara cepat dan menjadi pedoman bersama. Dilantiknya Korwas supaya nasib mereka tidak terkatung- katung. Sebab kondisi ini membuat mereka tidak bisa melamar ke posisi atau jabatan lain sesuai golongan dan pangkat mereka,” kata Wakil Rakyat dari Dapil Kabupaten Kupang, Rote Ndao dan Sabu Raijua tersebut.
Jan Windy berharap agar Dinas Pendidikan bekerja maksimal dengan mengedepankan pelayanan dan komitmen membangun dunia pendidikan.
“Mestinya segera setelah pengumuman kelulusan, langsung memrosesnya ke BKD untuk mendapat SK dan selanjutnya ditandatangani gubernur. Anehnya, sejak 2019 hingga saat ini, mekanisme dimaksud belum juga tuntas. Jika Pemerintah tidak segera melantik Calon Korwas maka patut diduga ada kepentingan tertentu yang mengorbankan 74 orang ini,” ungkap Jan Windy.
Jan menyampaikan bahwa, pengangkatan Korwas dilatarbelakangi oleh banyaknya persoalan di lapangan yang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pihak sekolah.
“Pengangkatan Korwas juga merupakan kerinduan sekolah- sekolah yang sudah sekian lama menunggu kehadiran Korwas,” pungkas Ketua PD SATRIA NTT tersebut.
Jan Windy juga menyampaikan bahwa desakan ini telah disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Senin (31/01/22) lalu. (DD/YW)