DETIKDATA, ATAMBUA – Pembangunan Ekonomi Inklusif Berkelanjutan (PEIB) merupakan program yang penting dan kedepan harus didukung penuh oleh Pemerintah. Hal ini disampaikan Bupati Belu, dr. Taolin Agustinus, Sp.PD-KGEH, FINASIM saat membuka pertemuan koordinasi PEIB berupa pasar Inovasi Inklusif bertempat di Café Amor Desa Dualaus, Kecamatan Kakuluk Mesak, Jumat (22/10/2021).
Hadir dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Belu, Drs. Aloysius Haleserens, MM, Ketua TP PKK Kab. Belu, Dra. Freny Sumantri Taolin, Project Officer Humanity and Inclusion, Firmansyah Mara, Pimpinan Perangkat Daerah, Pimpinan BUMN/BUMD, Camat Kakuluk Mesak, Ketua KADIN Belu, serta Kades Dualaus, Kenebibi dan Silawan.
Pertemuan koordinasi antara Pemkab Belu bersama mitra CIS Timor ini dalam rangka membangun pertumbuhan ekonomi berkelanjutan inklusif terhadap kelompok rentan (Penyandang disabilitas, Kepala Keluarga Perempuan, dan Orang muda putus sekolah) yang mengalami hambatan sosial, fisik dan keterbatasan dalam proses pembangunan ekonomi lokal, sehingga perlu adanya wadah guna mendorong kelompok rentan dapat berpartisipasi aktif dalam PEIB.
Bupati Belu dalam sambutan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada penyandang disabilitas yang dalam keterbatasannya, mereka mampu berbuat sesuatu untuk hidupnya sendiri, keluarga dan anak-anaknya.
“Jadi teman-teman yang rentan, perhatikan baik-baik, ini lembaga bantuan internasional, mereka itu bukan sekedar memberikan bantuan saja tetapi memberdayakan juga,” ungkap Bupati Belu.
Lanjut Bupati Belu, dalam periode pemerintahan saat ini, segala kegiatan seperti yang dilakukan saat ini harus dikolaborasikan sehingga terbangun interaksi kebersamaan untuk keberlanjutan dalam mewujudkan masyarakat Belu yang sehat, berkarakter dan kompetitif.
Lebih lanjut disampaikan bahwa kegiatan ini adalah pemberdayaan terhadap ibu-ibu, nenek-nenek dan kategori lainnya yang rentan terhadap masalah ekonomi, fisik, dan penyakit sehingga kelompok seperti ini perlu mendapat perhatian lebih.
Bupati Belu juga mengatakan bahwa konsep PEIB harus diimplementasikan dan dijabarkan oleh instansi teknis termasuk Camat dan Kepala Desa sehingga dapat dikerjakan secara baik.
“Kadang- kadang di Belu ini banyak bicara tetapi tidak ada hasil, dan kelemahannya dibimbingan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi,” tandas Bupati Belu.
Wabup Belu, Drs. Aloysius Haleserens, MM dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa ketika semua elemen masyarakat diberdayakan, perputaran ekonomi akan bergerak.
Wabup Belu juga meminta kepada Pimpinan BUMN/BUMD yang hadir agar turut mengambil bagian dalam proses PEIB serta kepada KADIN Belu agar membantu mempromosikan lewat digital marketing.
Project Officer Humanity and Inclusion, Firmansyah Mara dalam sambutannya menyampaikan bahwa program ini didanai oleh Uni Eropa yang titik fokusnya pada inklusif sosial ekonomi sebagai partisipasi penuh dalam masyarakat dan untuk Provinsi NTT dilaksanakan bersama oleh Humanity & Inclusion bermitra dengan CIS Timor.
Lanjut Firmansyah bahwa tujuan keseluruhan program adalah untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui partisipasi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan.
“Secara khusus program ini dihadirkan untuk membuka akses yang lebih baik bagi kelompok yang paling rentan, termasuk penyandang disabilitas, untuk meningkatkan pemberian layanan dan pembangunan sosial ekonomi melalui peningkatan partisipasi dan kerjasama dalam proses rencana pembangunan ekonomi lokal,” ujarnya.
Dikatakan Project Officer Humanity and Inclusion, saat ini program telah mendampingi 64 Klien dari tiga desa dampingan yakni Desa Dualaus, Kenebibi dan Silawan dengan berbagai jenis usaha mulai dari kios sembako, pengecer BBM, kelompok kuliner dan olahan pangan, tenunan dan produk derivikasinya berupa tas, anting, gelang dll (souvenir), anyaman lontar, garam rakyat, menjahit.
“Kegiatan hari ini di Café Amor Dualaus juga merupakan salah satu kelompok dampingan yang telah berkolobarasi bersama Pemerintah Desa serta Bank NTT,” terangnya.
Firmansyah juga mengharapkan agar momentum ini dapat membangun kolaborasi multistakeholder lebih luas baik dari penyedia layanan publik yakni pemerintah daerah, privat sektor dunia bisnis pengusaha melalui KADIN, HIPMI, PHRI, serta lembaga keuangan bank dan mikro untuk dapat memberi
dukungan keberlanjutan bagi UMKM. (DD/PB)
