DETIKDATA, JAKARTA – Cipayung Plus yang terdiri dari 11 Organisasi yakni PB HMI, PB PMII, PP GMKI, PP PMKRI, PP HIKMABUDHI, PP KMHDI, DPP IMM, PP KAMMI, PP HIMA PERSIS, PP PII dan DN LMND menilai kinerja Pemerintah dalam mengendalikan Pandemi Covid-19 gagal .
Hal ini disampaikan Ketua Umum Pengurus Pusat GMKI Jefri Gultom dalam konferensi pers Cipayung Plus di Gedung JOEANG’45 Jakarta. Jumat (20/08/21).
“Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo gagal dalam penanggulangan wabah Covid-19 bersama dampak yang datang mengiringinya, baik di sektor ekonomi, sosial, budaya, politik maupun pemerintahan,” ungkapnya.
Cipayung Plus merespon semarak kemerdekaan ke-76 RI, Presiden dengan tegas menyampaikan dalam sambutannya bahwa pandemi itu seperti kawah candradimuka yang menguji, mengajarkan, dan sekaligus mengasah.
“Kondisi ini menjadikan setiap negara, khususnya Indonesia harus siap menghadapi dan mengelolanya. Pandemi Covid-19 yang menyerang dunia dalam setahun terakhir ini membuat keadaan tidak baik-baik saja. Benteng kesehatan dihantam sedemikian rupa. Ekonomi masyarakat merosot ke level terbawah terhitung 20 tahun terakhir ini. Ekonomi Indonesia turun kelas dari ‘Upper Middle Income Country’ menjadi ‘Lower Middle income Country’ dan pada gilirannya mendongkrak tingginya angka kemiskinan sosial, sistem Pendidikan tampak gamang dalam menyesuaikan dirinya. Sementara itu, ranah politik seolah terkesan kocar-kacir dalam meresponinya. Kondisi ini tentu akan menjauhkan Indonesia dari cita-cita Negara Maju,” jelasnya.
Cipayung Plus menyampaikan bahwa Indonesia tidak terlepas dari dampak Pandemi Covid-19. Korban jiwa layaknya efek domino dari kebijakan politik yang sesungguhnya tidak terukur. Keadaan semakin mencekam dengan adanya skema kebijakan serupa yang diusung berjilid-jilid tetapi tidak menjurus pada titik akhir yang jelas.
“Suatu keadaan yang memperihatinkan ! Pemerintah dianggap tidak berhasil mengendalikan problem utama kebangsaan yang kian berkepanjangan ini. Vaksinasi yang tidak mencapai target. Lalu lintas komunikasi antara lembaga Negara yang amburadul. Korupsi bansos yang menggurita, dan isu-isu lainnya adalah ironi di tengah derita rakyat yang membutuhkan pertolongan serius. Hal ini mestinya dievaluasi secara total dan penting untuk disuarakan sebab menyangkut keberlangsungan hidup masyarakat luas,” paparnya.
Pada usia Republik Indonesia yang ke 76 tahun, Kelompok Cipayung Plus menyatukan diri untuk bersama-sama bergandengan tangan bergerak membantu pemerintah menyelesaikan pandemi ini. Berdasarkan perkembangan kondisi yang telah melalui pengkajian bersama di internal Kelompok Cipayung Plus dan berdasar kan filosofis kehadiran negara, bahwa negara diciptakan untuk menyelesaikan masalah-masalah masyarakat, serta kembali pada konstitusi bahwa kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan keadilan adalah hak setiap warga negara, dan negara melalui pemerintah harus bertanggungjawab atas pemenuhan hak-hak tersebut.
Selain gerakan bersama-sama untuk melakukan aksi sosial kemanusiaan, Cipayung Plus juga menyampaikan 12 tuntutan diantaranya:
1. Presiden harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kabinet Indonesia Maju.
2. Presiden harus segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan ekonomi, kesehatan, Pendidikan, hukum dan tata kelola pemerintahan terutama dalam penanganan pandemi Covid-19
3. Pemerintah harus membuat roadmap penanganan Covid-19 berlandaskan pada Undang-undang kekarantinaan Kesehatan
4. Mendesak Presiden Ir. Joko Widodo untuk segera mengambil alih dan memimpin langsung penanganan Covid-19 serta melakukan reformasi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dengan melibatkan pakar dan ahli sesuai dengan bidangnya, bukan memberikan porsi yang besar kepada politisi dan pebisnis yang sangat rentan konflik kepentingan
5. Membentuk Tim Khusus komunikasi penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sehingga komunikasi pemerintah terpusat dan efektif
6. Pemerintah harus segera memperbaiki data penerima, mekanisme penyaluran bantuan sosial dan kualitas bantuan sosial
7. Segera gratiskan biaya test Covid-19, obat-obatan, Vitamin, oksigen serta mempercepat vaksinasi di kelompok rentan, pelajar, mahasiswa, dan pesantren dan menjamin ketersediaannya
8. Segera evaluasi dan perbaiki sistem pendidikan dan bebaskan
mahasiswa dari beban Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau Pembiayaan Kuliah
9. Hentikan segala bentuk tindakan kekerasan terhadap aktivis dan semua elemen rakyat yang menyuarakan aspirasi
10. Pemerintah harus menjamin kesejahteraan kaum tani, klas buruh, seniman, koperasi, UMKM, dan kelompok usaha informal lainnya
11. Mendesak BPK RI untuk segera melakukan audit anggaran penanganan Covid-19
12. Segera berikan hukuman berat bagi pejabat pelaku korupsi. (DD/YM)
