DETIKDATA, MAUMERE – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Maumere mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) melakukan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) dugaan penyalahgunaan keuangan Negara yang terjadi di Kabupaten Sikka.
Hal ini disampaikan Ketua Presidium PMKRI Maumere, Flavianus Nong Raga dalam Audiensi Di Kejari Sikka, NTT. Senin (29/03/21)
“Menyoroti beberapa permasalahan terkait dugaan penyalahgunaan keuangan yang merugikan negara diantaranya berkaitan pembangunan Puskesmas Waigete, pengadaan trafo senilai 1,8 milyar yang sampai hari ini belum digunanakan sesuai dengan fungsinya di RS RSUD TC Hillers Maumere dan juga pengadaan genset oleh dinas kesehatan Kabupaten Sikka yang tidak dapat dimanfaatkan hampir sebagian puskesmas di Sikka, pengelolaan bengkel milik dinas kesehatan, adanya indikasi mafia proyek pembangunan sumur bor serta pusling atau kapal rujukan Puskesmas Teluk,” terang Aris.
Menyikapi dugaan Indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Aris meminta Kejari Sikka untuk segera melakukan Pulbaket.
“PMKRI Maumere meminta kejari sikka untuk segera melakukan Pulbaket. PMKRI juga datang memberikan dukungan moril dan siap mengawal sampai sejauh mana penanganannya,” pinta Aris.
Aris berharap agar kasus korupsi di Kabupaten Sikka dapat diusut hingga ke akar – akarnya.
“Kita mengharapkan Kejari Sikka melangkah pasti seperti penanganan kasus penyalahgunaan keuangan di Puskesmas Bola yang sudah dilimpahkan ke Tipikor yang sementara persidangan, harapan dari kita juga semoga nanti di tipikor kasus puskesmas bola ini diusut sampai ke akar-akarnya,” pungkas Aris
Sementara, Kepala Seksi Intel Kejari Sikka, Nurul Ihsan menyambut baik kedatangan PMKRI Maumere.
“Terkait permintaan pulbaket beberapa kasus kejari tidak menutup kemungkinan melakukan itu, kalau memang ada indikasi dan mendapatkan pengaduan atapun laporan masyarakat, kita tentunya akan profesional untuk mengungkap,” ujar Nurul Ihsan.
Tambah, Nurul Ihsan, peran mahasiswa penting dalam menangani kasus korupsi
“Dalam menangani kasus tindak pidana korupsi pihaknya membutuhkan data-data dan peran serta mahasiswa,” pungkasnya. (DD/RLM)
